Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) adalah lembaga penyiaran yang
bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan
jasa penyiaran radio atau televisi.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun
2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (“Perpres Nomor 36 Tahun 2010”) bahwa untuk bidang usaha LPS modalnya
100% (seratus persen) dimiliki dalam negeri, akan tetapi LPS dapat melakukan
penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal
asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari seluruh
modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
Ketentuan tersebut juga selaras dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (“PP
Nomor 50 Tahun 2005”), yang menyebutkan bahwa LPS didirikan dengan modal awal seluruhnya hanya dimiliki oleh Warga
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki
oleh Warga Negara Indonesia. Adapun ketentuan terkait kepemilikan saham LPS
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 50 Tahun 2005 yang berbunyi sebagai
berikut :
1. Lembaga Penyiaran Swasta didirikan dengan modal awal seluruhnya hanya
dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang
seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
2. Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan
dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari warga negara asing dan/atau
badan hukum asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari
seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh serta minimum dimiliki oleh
dua pemegang saham.
3. Pembatasan kepemilikan saham oleh warga negara asing dan/atau
badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik langsung
maupun tidak langsung.
LPS
yang badan hukumnya berbentuk PT Tertutup jumlah kepemilikan saham sebesar 20%
(dua puluh persen) oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat
diperoleh melalui investasi langsung.
Kepemilikan saham
pada LPS melalui investasi langsung wajib dilaporkan kepada Menteri di bidang
komunikasi dan informatika.
Lembaga
Penyiaran Swasta yang badan hukumnya berbentuk PT Terbuka hanya dapat mencatatkan
sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal
yang ditempatkan dan disetor penuh. Pencatatan saham di bursa efek wajib
memperhitungkan saham yang sebelumnya telah dimiliki oleh warga negara asing
dan/atau badan hukum asing. Jumlah kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh
persen) oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat diperoleh
melalui pasar modal. Dalam hal saham LPS telah tercatat di bursa efek sebanyak
20% (dua puluh persen), warga negara asing dan/atau badan hukum asing hanya dapat memiliki saham di LPS melalui
pembelian saham LPS yang tercatat di bursa efek. Pembelian saham oleh warga
negara asing dan/atau badan hukum asing melalui bursa efek dapat mencapai 100%
(seratus persen) dari jumlah saham LPS yang dicatatkan di bursa efek dan minimum
dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham warga negara asing dan/atau badan hukum
asing.
4. Paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari saham Lembaga Penyiaran
Swasta harus tetap dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
5. Setiap transaksi atas saham Lembaga Penyiaran Swasta yang menyebabkan
kepemilikan pihak asing melebihi 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal yang
ditempatkan dan disetor penuh wajib dikembalikan ke pagu 20% (dua puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat
pendirian LPS seluruh modalnya wajib dimiliki oleh pihak dalam negeri.
Kepemilikan saham oleh pihak asing, baik itu diperoleh melalui investasi
langsung maupun tidak langsung adalah maksimal sebesar 20% (dua puluh persen)
dari jumlah modal yang ditempatkan dan modal disetor penuh, dimana pihak asing
dapat berinvestasi apabila LPS melakukan penambahan dan pengembangan dalam
rangka pemenuhan modal.
